PKS : SIPOL merEpotkan KPU sendiri

INILAH.COM, Jakarta - Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang dipergunakan KPU dalam proses verifikasi administrasi calon partai peserta Pemilu 2014 dinilai merpotkan KPU sendiri.

Sebagai partai kader, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku siap jika sistem itu diterapkan.

"Karena parpol melakukan rekrutmen kader dan pengurus dari masyarakat, bekerja untuk kepentingan masyarakat, dan dalam pemilu menggalang dukungan dari masyarakat," ujar Wasekjen PKS Mahfudz Siddiq, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (11/10/2012).

Oleh karenanya, lanjut Ketua Komisi I DPR tersebut, penggunaan Sipol oleh KPU untuk memverifikasi data kader partai, perlu dijelaskan ke publik. Mahfudz malah balik menyindir KPU yang menurutnya bakal kerepotan dengan sistem itu.

"PKS tidak kerepotan. Yang saya khawatir justru petugas verifikasi KPU yang kerepotan," katanya menyindir.

Penggunaan Sipol menjadi masalah tersendiri bagi parpol. Selain merepotkan, Sipol dinilai rentan dengan kesalahan dan tidak efektif. Bahkan kasus yang dialami Partai NasDem, dari 3000 jumlah KTA yang dimiliki Partai NasDem di Banten, setelah dimasukkan dalam Sipol jumlah tersebut menggelembung mencapai 6.000 anggota.

Sementara dalam kasus PPP, kerepotan terjadi tatkala dokumen dari daerah harus dikirim dari kecamatan ke kabupaten dan terus ke pusat. Proses tersebut membuat koordinasi partai menjadi berantakan.

PPP sendiri menyarankan dokumen tetap di daerah, didaftarkan ke KPUD, dan diverifikasi oleh KPUD. Sementara KPU pusat tinggal menerima laporan saja.[mvi]